Ridwan Nurdin, yang akrab disapa La-Songkok Tinggi, mengatakan dukungan terhadap petani dan nelayan menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat.
Di Desa Persiapan Wairuba, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, kelompok tani dan nelayan mengusulkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Para petani membutuhkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit pala serta sejumlah komoditas pertanian lainnya.
Sementara kelompok nelayan menyampaikan kebutuhan berupa bagan, tali rompong, jaring, dan berbagai perlengkapan pendukung aktivitas penangkapan ikan.
Menurut Ridwan, aspirasi masyarakat yang diterima selama reses harus ditindaklanjuti, terutama terhadap kebutuhan yang dinilai mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Reses itu untuk mendengar, menyerap, kemudian memperjuangkan. Ada hal-hal yang sifatnya prioritas dan akan kami kawal secara berkelanjutan, terutama kebutuhan petani dan nelayan di Buru dan Buru Selatan,” kata Nurdin.
Selain sektor pertanian dan perikanan, persoalan infrastruktur jalan turut menjadi perhatian masyarakat.
Di Desa Parbulu, Kabupaten Buru, masyarakat menyampaikan kondisi ruas jalan sepanjang lebih dari 800 meter yang hingga kini belum mendapat peningkatan.
Ridwan mengatakan kondisi jalan tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi warga. Ia mengaku telah mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan salah satu bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mencari solusi penanganannya.
“Ini menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang perlu mendapat perhatian karena menyangkut akses dan mobilitas warga,” ujarnya.
Persoalan pendidikan juga menjadi bagian dari aspirasi yang diterima Ridwan selama reses.
Saat berdiskusi dengan orang tua dan wali murid di Desa Wanakarta, ia menerima berbagai masukan terkait kondisi sekolah swasta, termasuk madrasah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Sejumlah kebutuhan yang disampaikan antara lain penambahan ruang kelas, pembangunan pagar sekolah, serta fasilitas laboratorium.
Namun, menurut Ridwan, persoalan yang tidak kalah penting adalah nasib guru honorer di sekolah swasta yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, tetapi belum memperoleh kepastian dalam skema penerimaan aparatur pemerintah.
Aspirasi serupa juga ditemukan di SMP YPPK Ewiri, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Para guru disebut telah mengabdi selama puluhan tahun, namun masih menghadapi kendala dalam proses penerimaan ASN maupun PPPK.
“Guru-guru swasta ini juga harus mendapat perhatian. Mereka sudah mengabdi sejak lama, bahkan sebelum sekolah negeri berkembang seperti sekarang. Karena itu, jangan sampai mereka selalu berada di posisi yang sulit ketika ada penerimaan PPPK,” ujarnya.
Ridwan menilai persoalan guru swasta membutuhkan perhatian tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan kebijakan penerimaan dan pengelolaan tenaga pendidik.
Karena itu, kata dia, aspirasi tersebut akan turut dibawa melalui jalur partai ke tingkat DPR RI agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional.
Menurut Ridwan, seluruh aspirasi yang diterima selama masa reses akan menjadi bahan untuk dikawal melalui lembaga legislatif sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
0 Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tinggalkan Komentar